TULISAN (UU PERLINDUNGAN KONSUMEN)

TULISAN

UUD PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah :

  • hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
  • hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
  • hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
  • hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah :

  • Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
  • Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821).
  • Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
  • Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa.
  • Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
  • Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Para peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menemukan 22,73 persen susu formula (dari 22 sampel) dan 40 persen makanan bayi (dari 15 sampel) yang dipasarkan antara bulan April hingga Juni 2006 telah terkontaminasi Enterobacter sakazakii.

Berdasar pengujian pada bayi mencit (tikus percobaan), kontaminasi oleh E. Sakazakii yang menghasilkan enterotoksin tahan panas dapat menyebabkan enteritis (peradangan saluran pencernaan), sepsis (infeksi peredaran darah) dan meningitis (infeksi pada lapisan urat saraf tulang belakang dan otak).

Dr Sri Estuningsih, juru bicara tim peneliti dalam keterangan yang dipublikasikan Kantor Humas IPB, Selasa menyebutkan bahwa sampel makanan dan susu formula yang diteliti berasal dari produk lokal.

Tim tersebut terdiri dari staf pengajar Fakultas Kedokteran Hewan IPB, yakni drh Hernomoadi Huminto MVS, Dr drh I Wayan T. Wibawan, dan Dr Rochman Naim.

Menurut Sri Estuningsih, penelitian itu dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, isolasi dan identifikasi Enterobacter sakazakii dalam 22 sampel susu formula dan 15 sampel makanan bayi. Selanjutnya pada tahap kedua, menguji 12 isolat Enterobacter sakazakii dari hasil isolasi dan kemampuannya menghasilkan enteroksin (racun) melalui uji sitolisis (penghancuran sel).

Dari 12 isolat yang diujikan terdapat enam isolat yang menghasilkan enteroksin. Uji selanjutnya adalah menguji isolat tersebut pada kemampuan toksin setelah dipanaskan. Terdapat lima dari enam isolat tersebut yang masih memiliki kemampuan sitolisis setelah dipanaskan.

Selanjutnya, ditentukan satu kandidat dari isolat tersebut dan menguji enterotoksin serta bakteri vegetatifnya pada bayi mencit (tikus percobaan) berusia enam hari. Bayi mencit diinfeksi melalui rute oral (cekok mulut) menggunakan sonde lambung khusus dan steril.

Setelah tiga hari, kemudian dilakukan pengambilan sampel organ mencit tersebut. Hasil pengujian enteroksin murni dan enteroksin yang dipanaskan dan bakteri mengakibatkan enteritis, sepsis dan meningitis. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan metode hispatologi menggunakan pewarnaan Hematoksilin Eosin. Dari hasil pengamatan histopatologis yang diperoleh masih dibutuhkan penelitian senada yang lebih mendalam untuk mendukung hasil penelitian tersebut.

Ia menyatakan, amat penting dipahami bahwa susu formula bayi bukanlah produk steril, sehingga dalam penggunaannya serta penyimpanannya perlu perhatian khusus untuk menghindari kejadian infeksi karena mengonsumsi produk tersebut.

Sri Estuningsih secara pribadi telah melihat langsung fasilitas salah satu perusahaan makanan dan susu formula dengan omzet terbesar di Indonesia.

Sebagian besar fasilitas tersebut telah memenuhi standar operasional prosedur perusahaan susu formula bayi, dan saat ini masih terus dilakukan upaya untuk mencegah kontaminasi tersebut.

  • Menkes Pastikan Susu Formula Aman dikonsumsi

Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, menegaskan kembali bahwa susu formula yang saat ini beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi. Hingga saat ini Kementerian yang dipimpinnya tidak menerima adanya pengaduan dari masyarakat yang mengeluhkan buruknya mutu susu yang beredar.

Semua susu formula yang beredar aman dikonsumsi. Tidak ada laporan yang masuk soal adanya susu formula berbakteri. Kementerian Kesehatan tidak mengetahui hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menyebutkan bahwa sejumlah susu formula di pasaran mengandung bakteri Enterobacter sakazakii. Data yang lebih lengkap ada di IPB. Tapi Kementerian Kesehatan dan Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pusat sudah menjamin aman untuk dikonsumsi.

Disinggung adanya sejumlah merek yang dijadikan objek penelitian IPB, Menkes juga mengaku tidak mengetahui. Karena selama penelitian yang dilakukan April hingga Juni 2006 lalu itu, pihaknya tidak menerima laporan soal hal itu.

Namun, Menkes mengimbau kepada semua masyarakat yang memiliki anak balita untuk tidak diberi susu formula merk apapun. Karena, usia setengah tahun lebih baik diberi air susu ibu (ASI). Untuk ketahanan bayi, ASI sangat perlu diberikan sejak dini.

  • Susu Formula Seharusnya Memakai Resep Dokter

Sesuai dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) susu berlabel formula itu sebenarnya susu yang dibeli sesuai petunjuk/resep dokter serta tidak bisa dijual bebas.

Di Indonesia ada susu formula untuk bayi baru lahir sampai orang yang mau meninggal dunia serta dijual bebas tanpa resep dokter.  Aturan lain yang tercantum dalam Peraturan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1981 tentang Pemasaran Pengganti ASI. Di antaranya disebutkan, fasilitas kesehatan tidak boleh digunakan untuk promosi susu formula atau produk sejenis memajang produk pengganti ASI, serta tidak boleh menerima donasi atau membeli susu formula dengan harga diskon.

Sebenarnya, Indonesia pun memiliki aturan soal pemasaran susu formula ini dalam Surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor 237 tahun 1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu. Namun, pelaksanaan dan pengawasan aturan ini di lapangan kurang maksimal.

Disamping itu,  tidak adanya sanksi yang tegas dan jelas soal hal ini membuat produsen susu semakin gencar saja memasarkan produk susunya. Produk susu formula semakin banyak beredar bebas di masyarakat.

Sebenarnya setelah berusia 2 tahun, anak tidak membutuhkan susu. Seluruh kecukupan kalori dan nutrisinya diharapkan terpenuhi dari beragam bahan makanan sehat alami yang diberikan kepadanya. Untuk batita 1-2 tahun, cukup berikan 200 mililiter susu formula (sekitar 50 gram susu bubuk) pada jeda waktu antara makan siang dan makan malam. Anda bisa memberikannya setelah si kecil menghabiskan kudapan sore atau di antara waktu makan siang/malam dan mengudap.

Orangtua jangan menyerahkan tanggung jawab tumbuh-kembang anak  pada susu sapi dengan menempatkan susu sebagai makanan utama penunjang pertumbuhan batita. Perlakukan susu sama derajatnya dengan makanan bergizi lainnya. Jangan mudah terprovokasi dengan mengikuti anjuran produsen susu agar memberikan susu formula minimum dua gelas per hari pada anak balita (seperti anjuran dalam label kemasan).

Ketimbang ribut-ribut soal merek susu apa yang terkontaminasi bakteri, masyarakat disarankan menyebarkan informasi soal ASI eksklusif 2 tahun. Selain lebih sehat ASI juga dapat memenuhi seluruh kebutuhan bayi dan keunggulannya tidak bisa digantikan dengan susu lain.

Saat berada di dalam kandungan, bayi mendapat asupan melalui plasenta sehingga dapat dikatakan lambung berpuasa selama bayi di kandungan. Begitu lahir, kapasitas lambung bayi hanya sebesar kelereng. Bayi belum membutuhkan banyak ASI dan umumnya produksi air susu ibu baru melahirkan masih sedikit.

Setelah sepuluh hari, kapasitas lambung mulai bertambah menjadi sebesar bola pingpong. Terkadang dibutuhkan beberapa hari baru produksi ASI lancar dan memadai jumlahnya. Jika ibu terus menyusui sekalipun air susu belum keluar, itu ikut merangsang produksi air susu.

KASUS

  • Korban Susu Berbakteri

Si penggugat itu bernama David Tobing. Ayah dua anak ini mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 17 Maret 2008. Dia mendesak hakim  memerintahkan Depkes dan IPB, membuka data nama merk susu formula yang mengandung entrobacter sakazakii. Bakteri jenis ini berbahaya bagi bayi. Hingga kasasi di Mahkamah Agung, David Tobing menang terus.

Kamis, 10 Februari 2011, Menteri Kesehatan menggelar konferensi pers. Sehari sebelumnya santer beredar kabar bahwa Departemen Kesehatan akan mengumumkan nama-nama susu formula yang mengandung bakteri yang berbahaya itu. Dan publik tentu saja menunggu.

Konferensi  pers itu berlangsung dikantor Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selain Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, hadir dalam acara ini  Tifatul Sembiring, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan Biro Hukum Institut Pertanian Bogor.

Dalam konferensi pers itu, Menteri Endang mengecam keras pembagian gratis susu-susu formula kepada sejumlah klinik bersalin.  Jangan minum susu formula kalau bayi belum enam bulan. Karena bayi usia itu berisiko.

Lalu soal daftar susu formula yang berbahaya itu Ibu Menteri tak mau mengumumkannya. Meski MA sudah memutuskan kasus ini tanggal 26 April 2010, Endang memastikan belum menerima pemberitahuan resmi dari PN Jakarta Pusat. Ia mengaku sudah mengetahui keputusan itu dari laman Mahkamah Agung.

Pihak Institut Pertanian Bogor juga enggan membuka daftar itu. Sama juga alasannya. Sampai dengan 10 Februari 2011, IPB sebagai tergugat satu belum menerima pemberitahuan keputusan itu.

Dalam kesempatan yang sama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BOPM) memastikan semua susu formula yang beredar bebas dari bakteri berbahaya. Bebas dari Enterobacter sakazakii. Badan itu menjamin bahwa susu formula yang beredar sudah sesuai standar internasional, Codex. Jaminan itu berdasarkan uji sampel berkala terhadap sejumlah merk susu formula yang beredar. BPOM melakukan uji sampel soal kemungkinan kontaminasi bakteri Enterobacter sakazakii sejak 2008, sebagai respons hasil temuan tim peneliti IPB. Sejumlah  96 susu formula diuji. Hasilnya nihil. Uji sampel itu kembali dilakukan terhadap 11 merek susu formula pada 2009, 99 merek susu formula pada 2010, dan 18 merek susu pada awal 2011. Hasilnya pun  sama.

Semua penjelasan itu tidak membuat  David Tobing surut langkah. Konferensi pers itu. Ia mengaku kecewa dengan pernyataan Badan POM bahwa berdasarkan uji sample sejak 2008, tidak ada susu yang tercemar.  Dia menegaskan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan penelitian IPB tahun 2003 sampai 2006.

Alasan Endang Rahayu urung mengumumkan nama-nama susu formula itu sebab salinan putusan belum diterima, menurut David, sungguh tidak masuk akal. Kalau sekedar mengunakan alasan administrasi, sungguh tidak diperlukan konferensi pers sebesar itu. Alasan administrasi itu sesungguhnya bisa dikesampingkan, sebab ini menyangkut kepentingan publik. Apalagi katanya, keputusan itu sudah diunggah ke laman MA.

David mengaku tidak akan surut langkah. Dia berjanji akan terus mengejar  nama-nama merk susu formula berbakteri itu. Soal kepentingan publik itulah yang disebutkan para hakim di Mahkamah Agung dalam amar putusannya.  Para hakim yang dipimpin Harifin A Tumpa itu menegaskan bahwa penelitian yang menyangkut kepentingan masyarakat haruslah dipublikasikan. Agar masyarakat lebih waspada.

Jika tidak akan mengakibatkan keresahan dalam masyarakat, karena dapat merugikan konsumen. Hasil penelitian yang menyimpulkan ada bakteri Enterobacter dipublikasikan di laman IPB tanggal 12 Februari 2008.

Kesimpulan

Menurut saya kasus susu berbakteri merupakan masalah kerakyatan yang dibiarkan. persoalan bahwa pemerintah tidak hadir di setiap keresahan-keresahan yang dihadapi oleh rakyatnya. Seperti Soal susu saja tidak ada perhatian, apalagi persoalan politik yang besar. ketidakhadiran pemerintah  dalam melayani kesehatan warganya, masyarakat yang tidak percaya kepada institusi resmi,  dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Badan POM yang enggan mengumumkan, dan kedaulatan pangan.

Menurut saya tanggung jawab utama bukan hanya pada IPB, tetapi kesalahan juga ada pada pemerintah karena IPB sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan memberitahu tentang kandungan bakteri di dalam susu formula. Sebagai pihak yang ikut digugat Mahkamah Agung, Kementerian Kesehatan dan BPOM, didesak untuk lebih bertanggungjawab atas kasus ini. Ini bukan hanya tanggung jawab pihak IPB saja, tetapi tanggung jawab institusi resmi negara, Kementerian Kesehatan, dan BPOM. Jika pemerintah tidak segera bersikap tegas untuk mengumumkan, masyarakat akan menempuh jalannya sendiri. Kalau pemerintah selalu seperti ini, masyarakat akan mengambil langkahnya sendiri.

Disini kita bisa melihat di indonesia belum sepenuhnya perlindungan konsumen di tegakkan,karena susu bakteri saja pemerintah masih bersikap engga untuk memproses lebih lanjut walaupun telah ada korban,yang membuat saya dan mungkin sebagian masyarakat bertanya mengapa pemrintah atau lembaga berwenang di dalam hal ini tidak mengumumkan merk susu formula yang mengandung bakteri berbahaya itu?padahal kita tahu dampak dari bakteri tersebut salah satunya akan menyebabkan radang selaput otak dan radang usus pada bayi.Tindakan masyarakat yang berani dalam hal ini sangat di perlukan,karena bila rakyat tidak langsung bertindak melaporkan kepada pihak yang berwenang,kasus seperti akan selalu terjadi.Seharusnya pemerintah mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk kasus ini seperti mengumumkan merk susu apa saja yang terbukti mengandung bakteri berbahaya ini secara transparan kepada masyarakat melalui media komunikasi.kemudian pemerintah harus menghentikan peredaran merk susu formula yang berbahaya tersebut serta memberi peringatan kepada perusahaan yang memproduksi agar segera menghentikan produksi.Jika mereka mau memperbaiki kesalahan mereka dan membuang kandungan bakteri di dalam susu formula produksi mereka,pemerintah jangan langsung memberikan izin ,pemerintah harus melakukan selksi yang ketat dan teliti untuk memastikan susu formula itu aman untuk bayi.Di sini juga pemerintah di tuntut lebih teliti untuk memberikan izin peredaran terhadap merk susu formula,sebenarnya bukan hanya susu formula tetapi semua merk makanan atau minuman yang di konsumsi oleh masyarakat.Dan Hal yang paling utama adalah pemerintah beserta aparat yang berwenang harus menjalankan kewajibannya dalam melindungi konsumen sesuai UUD yang berlaku.

 

Reff

http://www.investor.co.id/home/kasus-susu-formula-dan-perlindungan-konsumen/15923 http://lovelycimutz.wordpress.com/2011/05/13/kasus-susu-berbakteri/http://komnaspkpusby.wordpress.com/category/perlindungan-konsumen/

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s