PARTISIPASI PAJAK DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

PARTISIPASI PAJAK DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

 

Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan untuk masyarakat dan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Untuk mensukseskan pembangunan nasional, maka peranan penerimaan dalam negeri sangat penting serta mempunyai kedudukan yang strategis. Roda pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dana, terutama dana dari pemerintah dalam negeri.

Dengan adanya pengikutan kebutuhan dana pemerintah yang relatif cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka pemerintah cenderung mengoptimalkan sumber-sumber pemerintahan negara yang stabil, berasal dari masyarakat sendiri dan dari realokasi dana yang berasal dari simpanan masyarakat yaitu dari sektor perpajakan.

Oleh karena itu sektor perpajakan harus dioptimalkan sedemikian rupa sehingga dapat menopang dalam pembangunan nasional di Indonesia.

Dengan adanya pengikutan kebutuhan dana pemerintah yang relatif cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka pemerintah cenderung mengoptimalkan sumber-sumber pemerintahan negara yang stabil, berasal dari masyarakat sendiri dan dari realokasi dana yang berasal dari simpanan masyarakat yaitu dari sektor perpajakan.

Oleh karena itu sektor perpajakan harus dioptimalkan sedemikian rupa sehingga dapat menopang dalam pembangunan nasional di Indonesia.

Mengoptimalkan Potensi dan pendapatan Negara dari Sektor Perpajakan

Krisis ekonomi yang melanda bagsa Indonesia beberapa tahun silam menyebabkan terganggunya sumber-sumber penerimaan negara, dimana. sumber penerimaan tersebut ditujukan untuk membiayai penerimaan rutin dan untuk membiayai proyek-proyek yang  diselenggarakan oleh pemerintah.

Karena itulah maka diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah menyadari bahwa penerimaan dari sektor migas kurang dapat diandalkan, sebab sektor migas merupakan hasil alam yang semakin lama semakin berkurang dan tidak dapat diperbaharui. Sedangkan upaya dari pinjaman luar negeri, pemerintah lebih mengharapkan bantuan dalam bentuk cuma-cuma atau hibah dan menolak bantuan dengan syarat tertentu, seperti turut campur dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Menyadari hal tersebut secara bertahap ketergantungan terhadap, sektor migas dan pinjaman luar negeri mulai dikurangi. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah saat ini dalam mencari sumber penerimaan negara yaitu dengan jalan mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif yang dianggap potensial dan juga dapat diandalkan. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengoptimalkan penerimaan negara, terutama dalam sektor pajak. Adapun salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat yang kiranya dianggap paling besar saat ini dalam kaitannya dengan sektor pajak adalah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang perpajakan. Namun usaha untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak sampai saat ini ternyata belum berialan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena adanya keengganan masyarakat dalam memenuhi atau melunasi kewajiban perpajakannya, sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ataupun Surat Tagihan. Apabila dari surat ketetapan atau Surat Tagihan tersebut tidak segera dilunasi maka akan menimbulkan tunggakan pajak. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak.

Adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut turut melibatkan peran aktif dari aparatur pajak yang biasa disebut Fiskus. Namun hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh Fiskus dalam pelaksanaan penagihan pajak yaitu suatu kewajiban perpajakan dianggap telah hilang atau gugur apabila telah melewati jangka waktu tertentu.

Dengan mencegah daluwarsa pengalihan pajak berarti juga menyelamatkan penerimaan pajak negara. Untuk itu, segala daya dan upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara, baik dari sector migas dan non migas. Salah satu dari sector migas dan non mogas, salah satunya dari sektor pajak. Dalam hal ini, upaya penagihan pajak perlu mendapat perhatian yang serius dalam penanganannya sehingga dapat merealisasikan peningkatan penerimaan pajak negara.

Peran Pajak dalam Pembangunan Nasional Indonesia

Peran pajak sangat menentukan maju mundurnya negara kita mengingat sektor pertambangan dan energi, pertaian, ekspor dll, tidak dapat kita andalkan. Setiap tahun negara kita masih mengandalkan pajak sebagai urat nadi bangsa untuk memutar roda prekonomian bangsa dan membangun negara. Seandainya pajak yang merupakan faktor terpenting dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur tidak dijalankan sesuai dengan semestinya maka dapat dipastikan masyarakat adil dan makmur tidak akan terwujud.

Sebagai warga Negara yang baik seharusnya kita menempatkan pajak sesuai dengan fungsi yaitu sebagai budgetair (Anggaran) dan Reguler (mengatur).

Budgetair merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya sedangkan reguler adalah merupakan alas untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Namun pada kenyataannya fungsi budgetair belum dilaksanakan sepenuhnya oleh penerimaan dan pelaksanaan dana dari pajak, untuk fungsi budgetair, pajak tidak dapat secara maksimal dapat membiayai pemerintah hal ini disebabkan banyaknya oknum pemerintah yang tidak memiliki nurani untuk berpikir demi kepentingan bangsa dan negara. Oknum pejabat Departemen, Oknum pejabat BUMN, Oknum pejabat Pemda, Oknum pejabat Bank Indonesia, Oknum pejabat Kejaksaan, Oknum Pejabat Kepolisian, dan lain-lain telah begitu banyak merugikan negara dengan tidak memanfaatkan dana yang telah diterimanya untuk kepentingan dan kebutuhan departemen maupun instansinya sesuai yang diharapkan, namun seperti banyak kita ketahui mereka malah meninggikan anggaran pembelanjaan agar pemerintah mengucurkan dana sesuai yang diharapkan, bahkan lebih naif lagi mereka berkolusi dengan pengusaha swasta untuk meninggikan harga barang atas pesanan pejabat, tentunya ada beberapa pengusaha yang melakukan apapun yang diminta oknum tersebut daripada tidak ada proyek. Selama ini dapat kita ketahui begitu banyaknya proyek yang menguntungkan kalangan mereka dengan modal nepotisme.

Pemanfaatan dan penggunaan dana yang bersumber dari pajak dan dikorupsi oleh pejabat pemerintah, mengakibatkan para pegawai pajak merasa malas untuk mencari dana sebesar mungkin karena nantinya akan digerogoti oleh orang lain untuk kepentingan pribadi. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai sendiri, oknum pejabatnya sebagian besar malah melakukan praktek kolusi yang merugikan negara milyaran rupiah, dapat kita bayangkan seandainya penerimaan pajak yang ada misalnya 80% adalah setelah dilakukan kolusi berarti dapat kita bayangkan seandainya tidak terdapat kolusi pasti anggaran pembangunan kita bisa mencapai ribuan trilyun rupiah yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.

Fungsi Mengatur bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai selama ini belum dapat kita katakan mengatur namun hanya sebagai penghimpun dana bagi negara, mengapa? karena peranan pajak tidak independen dalam melakukan tugasnya, banyak sekali intervensi yang dilakukan pemerintah sehingga pajak menjadi pengatur yang bisa dan dapat diatur, dan bukan lagi sesuai fungsinya yaitu mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan sosial dan ekonomi sesuai yang kita harapkan. Para pejabat pemerintah tingkat eksekutif di Indonesia, Para pengusaha jimbaran (Konglomerat) yang dekat dengan kalangan pemerintah seakan-akan mereka itu kebal terhadap pajak mengingat mereka itu pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia.

Solusi apa yang harus kita lakukan agar pajak menjadi besar dan independen serta diakui oleh rakyat Indonesia bahwa karena pajaklah kita dapat membangun sehingga rakyat begitu bangga melihat pegawai pajak.

Pengendalian Intern yang baik seharusnya sebuah organisasi itu harus memiliki empat (4) unsur pengendalian intern yaitu :

1.      Organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas

2.      Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan

3.      Praktek yang sehat

4.      Pegawai yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Sesuai unsur pertama dari pengendalian intern sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dipisahkan dari Departemen keuangan, karena dalam sebuah organisasi fungsi operasi, fungsi penyimpanan dan fungsi akuntansi harus dipisahkan agar jelas wewenang dan tanggung jawabnya. Demikian juga mengenai pajak dan cukai, dalam hal ini pajak dan cukai yang berfungsi sebagai operasi negara untuk mendapatkan penghasilan seharusnya dipisahkan dari Departemen keuangan yang memiliki fungsi akuntansi karena apabila Dirtjen Pajak dan Dirtjen Bea Cukai dibawah Departemen Keuangan maka pajak tidak dapat secara optimal untuk mencari dan menggali sumber dana untuk penerimaan negara mengingat intervensi Departemen keuangan sebagai induk atau atasannya yang dapat mengaturnya setiap saat sehingga dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai tidak independen, tidak dapat melakukan tugas dan wewenangnya secara tegas dan tidak berfungsi mengatur dan melaksanakan kebijaksaaan sosial dan ekonomi secara langsung karena kebijaksanaanya diatur dan dikemudikan oleh Departemen Keuangan (dalam hal ini Menteri Keuangan).

Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai tidak memiliki otorisasi yang penuh melaksanakan tugasnya guna menggali potensi yang ada, karena di Indonesia, Pajak adalah merupakan tugas yang kecil sehingga hanya cukup dilakukan oleh seorang Pejabat selon satu (1). Hal ini dapat dipastikan pajak tidak memiliki wibawa bagi departemen yang lain, sehingga saat instansi pajak meminta data dari instansi lain tidak pernah ditanggapi secara serius bahkan terkesan dilecehkan. Hal ini berbeda jika pajak berdiri sendiri dan independen kalau perlu sejajar dengan lembaga tinggi negara dan minimal dibawah Presidern Langsung, maka dapat dipastikan wibawa Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai akan semakin ada, sehingga memudahkan pajak untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sehingga instansi lain akan bersedia memberi keterangan yang dapat digunakan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai untuk meningkatkan penerimaan negara. Penulis yakin seandainya peranan dan fungsi pajak diperbesar wadah dan wewenangnya dipastikan pajak akan menjadi primadona negara kita sepanjang negara kita ada.

Praktek yang sehat dalam hal ini merupakan faktor terpenting dari unsur pengendalian intern, karena dengan adanya praktek yang sehat maka semuanya akan menjadi benar dan dengan yang diharapkan. Namun bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai penarik dana untuk membangun negara maka hendaknya Para pegawai pajak diberi imbalan insentif yang lebih besar, karena resikonya sangat tinggi. Seperti kita, ketahui, setiap pegawai pajak dan cukai dibagian Pemeriksaan selalu menghitung angka milyaran dan dapat bayangkan betapa hebatnya gangguan mental di Pajak dan Bea Cukai. Dalam hal ini seharusnya pemerintah melakukan tindakan berupa pemberian hadiah bagi yang berhasil meningkatkan prestasi kerja dan senantiasa berdedikasi tinggi, jujur dan amanah demi bangsa dan negara Indonesia. Hadiah dalam hal ini dapat berupa pemberian persentase misalnya 0.001 % dari penerimaan pajak dan cukai yang telah dibayar Wajib Pajak jika melampaui target penerimaan untuk tiap kantor, lalu dibagi proporsional oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini akan lebih besar manfaatnya karena kolusi yang dilakukan nilainya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan tunjangan jabatan dan resiko. Disamping itu kita harus juga menerapkan hukuman bagi pegawai pajak yang jelas-jelas melanggar aturan yaitu pegawai yang melakukan kolusi dengan wajib pajak sehingga negara, dirugikan atau bagi pegawai yang sengaja melakukan pungutan liar untuk mengurus dokumen pajak, misalnya pembuatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Pungutan menerima laporan SPT, Pungutan yang tidak resmi lainnya, hukuman ini dapat berupa sanksi Pidana dan penjara yang seberat-beratnya, lebih dari hukuman seorang perampok sekalipun sebab hasil kolusi dan pungutan liar pegawai pajak sebagian besar melebihi hasil pencurian atau perampokan.

Pengadilan intern yang tidak kalah pentingnya adalah pegawai pajak dan cukai yang mempunyai kualitas dan bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapainya. Dalam hal ini harus dilakukan dua hal pokok, yang pertama tindakan pembenahan, pembenahan ini meliputi pembersihan pejabat pada instansi Diretorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai yang terlibat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Yang kedua adalah tindakan perekrutan pegawai yang jujur, berkualitas, bertanggurigjawa, dan loyalitas terhadap bangsa dan negara. Hal ini dapat dilakukan dengan menyeleksi bibit baru dan dididik dengan keterampilan dan persiapan mental bekerja.

Salah satu cara adalah memberdayakan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang selama ini menjadi roda bagi pelaksanaan pajak di Indonesia. Pemberdayaan itu meliputi peningkatan pendidikan keterampilan mengenai Pajak dan wawasan kedepan. Terpenting adalah pendidikan mental anti kolusi, berkisar dampak dan cara penanggulangan kolusi. Pendidikan mental dapat dilakukan dengan menambah pendidikan agama dan hukum yang berdampak besar terhadap ketentuan halal dan haram, sehingga nuraninya menjadi lebih peka akan tindakan yang sebaiknya harus dilakukan karena dipundaknyalah negara kita bergantung.

Dampak Ekonomi dari Kebijakan perpajakan yang baik ikut menentukan jalannya perekomian di suatu negara. Dijelaskan bahwa tarif pajak yang tinggi akan menurunkan investasi yang otomatis menekan pertumbuhan ekonomi dan berdampak mengecilnya penerimaan pajak. Tarif pajak yang relatif kecil akan berdampak sebaliknya, investasi melaju, pertumbuhan ekonomi membaik, dan penerimaan negara membesar. Jadi, jelas setiap kebijakan perpajakan memiliki dampak ekonomi makro dan aspek sosial lainnya

Kajian perpajakan yang lebih mendalam dan terperinci meliputi tidak saja pemahaman aturan perundang-undangan, tetapi juga membuat landasan teori ekonomi perpajakan. Pentingnya alokasi pembiayaan pengeluaran pemerintah yang efisien dan distribusi yang adil merata menjadi kajian menarik yang dapat ditemukan dalam buku ini.

Demikian juga mengenai pentingnya peranan pajak dalam ilmu ekonomi aspek ekonomi makro. Lebih jauh lagi, dalam era desentralisasi fiskal, posisi pajak sebagai transfer dana perimbangan memegang peranan sentral dalam pembangunan dan kesejahteraan daerah.

Kesimpulannya ,menurut saya itu Sektor penerimaan keuangan negara yang pokok salah satunya adalah pajak yang sangat berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi di negara kita. Perpajakan yang eifisien dilaksanakan dengan suatu cara yang dapat membantu pembagian pendapatan yang lebih merata, dapat membantu untuk memberikan dorongan tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kebijaksanaan pengeluaran anggaran yang dilaksanakan oleh sistem administrasi.

Karena begitu pentingnya pajak, apabila pajak ternyata dimanipulasi unuk kepentingan beberapa pihak sehingga merugikan negara baik dilakukan secara sengaja maupun bersifat illegal maka secara tidak langsung akan banyak mempengaruhi perkembangan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan di Indonesia. Pertama, seperti pengaruhnya pada produksi sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap kerja, tabungan, dan investasi. Apabila investasi dapat diarahkan dengan baik, maka akan dapat membuat pekerjaan lebih produktif. Investasi berupa materiil memberikan kepada para pekerja alat-alat materiil untuk dapat bekerja lebih produktif dan lebih efisien. Sedangkan investasi dalam bentuk sumber daya manusia dapat dalam bentuk tingkat kesehatan yang lebih baik, skill, pengetahuan khusus dan sebagainya. Kedua investasi tersebut hanya mungkin terjadi bila ada tabungan dalam masyarakat.

Pengaruh yang kedua adalah pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju kearah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Ketiga, pada pajak perseorangan yaitu yang dikenakan pada suatu kelompok tertentu tanpa mengingat aktivitasnyab berpengaruh terhadap pendapatan (yang menjadi berkurang setelah pembayaran pajak), tabungan, atau kedua-duanya. Pajak ini pada akhirnya mempengaruhi kepuasan seseorang untuk melakukan konsumsi dan menabung.

Oleh karena itu peran pajak dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia sangatlah penting ,karena penerimaan yang diperoleh dari pajak sangat oleh negara cukup besar untuk di gunakan dalam proses pembangunan indonesia

Karena dalam proses pemungutan pajak di masyarakat menggunakan hukum yang berlaku sehingga membayar pajak menjadi kewajiban bagi rakyat indonesia,walaupun dalam prosesnya masih sering terjadi penyimpangan yang merugikan negara.

Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan  kestabilan pemasukan negara dari bidang pajak  yang di peroleh dari semua pihak yang berkewajiban membayar pajak,karena pajak sangat efektif dalam proses Pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Sumber : http://serbamakalah.blogspot.com/2013/02/partisipasi-pajak-dalam-pembangunan.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s