KETERKAITAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

KETERKAITAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

 

Kemiskinan dan pengangguran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, maksudnya dimana adanya pengangguran dan itu sudah pasti ada kemiskinan, semua negara mengalamin itu semua, tinggal kitanya bagaimana untuk mensiasati agar tidak terjadinya pengangguran dan kemiskinan karena itui semua bisa berdampak untuk kemajuan dan perkembangan suatu negara.

Kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap”.

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.

Menurut badan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survey Sosial Ekonomi Nasional jumlah orang miskin pada tahun 2006 sebesar 39,1 juta jiwa, pengangguran 10,93 juta. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatnya bila dibandingkan dengan tahun 2005, orang miskin sebesar 35,1 juta jiwa dan pengangguran sejumlah 8,43 juta jiwa. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan tenaga kerja.

 

Penyebab Masalah Pengangguran Dan Kemiskinan

Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah lainnya.
Dinegara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran terselubung, dimana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga sedikit dilakukan oleh lebih banyak orang. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar pendapatanrelatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan anggota keluarganya.
Pengangguran di Indonesia terjadi disebabkan antara lain yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga karena efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja disebabkan antara lain; perusahaan menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor impor.
Padahal perang melawan kemiskinan sudah ditabuh sejak lama di negri ini. Di Orde Baru misalnya, pemerintah menggalangberbagai sarana dan cara untuk mengatasi kemiskinan. Pembangunan fisik digenjot diberbagai bidang, pertumbuhan ekonomi menjadi fokus perhatian, investasi asing digalakkan, berbagai jenis skema kredit investasi kecil dan kredit
modal kerja digelar, bahkan hutang luar negri pun ditempuh sebagai altrnatif untuk menopang idea of progress bernama pembangunan.
Akan tetapi karena keberpihakan ideologis pemerintah tidak jelas, pembangunan ala Orde Baru itu tidak bisa sepenuhnya bisa dirasakan rakyat lapis bawah. Masalahnya sekarang apakah para elite, politisi, dan birokrat kita mempunyai keberpihakan ideologis untuk melawan kemiskinan? Adakah komitmen tegas dari para penentu kebijakan Negara untuk memberantas KKN secara radikal? Jika Negara tidak sanggup menyatakan perang terhadap kemiskinan, gagal dalm memerangi korupsi, dan tetap malas melaksanakan agenda reformasi sebagai perintah konstitusi maka kemiskinan bangsa mungkin akan menjadi simbol abadi negeri ini.

Selain itu juga pengangguran disebabkan oleh krisis moneter yang melanda di Indonesia dan tentunya secara keseluruhan wilayah Indonesia terkena dampak tersebut. Banyak industri padat karya yang terus menerus terpuruk seperti tekstil, sepatu, perkayuan, elektronik, sehingga hal ini menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin marak.Belum lagi terdapat dampak dari bencana alam yang melanda hampir diseluruh Indonesia, termasuk di kabupaten Malang. Menurut data dari STIJN Claessen, who Controls East Asian Corporation, tahun 1999 prosentase control pemilik perusahaan public tertbesar 71,5 % dipegang oleh keluarga bisnis, sementara pemerintah hanya sebesar 8,2 % dan masyarakat memegang 5,1 %. Sangat terlihat jauh masyarakat tidak akan pernah mampu untuk berperan lebih jauh dalam pengembangan ekonomi bahkan pemerintahpun juga disetir oleh kelompok pemilik modal.

Sedangkan pada tingkat penganguran semakin meningkatnya pahlawan devisa (TKI) berasal Jawa, termasuk yang paling besar dari kabupaten Malang. Fenomena ini telah menggambarkan bahwa pemerintah pusat maupun daerah belum bisa menfasilitasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan layak bagi warga masyarakat serta masih lemahnya iklim perekonomian yang baik. Ini semestinya menjadi suatu yang serius harus mendapatkan prioritas dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang pro poor society dan bersifat empowerment society.

 

Program Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran.
Krisis ekonomi saat ini telah menggugah pemerintah dan berbagai lembaga pembangunan internasional seperti Bank Dunia dan lain-lain untuk berperan aktif mengentaskan kemiskinan dan pengagguran rakyat melalui berbagai program baru seperti padat karya. Jaring pengaman sosial/JPS (Social Safety Net), proyek penanggulangan kemiskinan diperkotaan (Urban Poverty Crisis Alleviation), program untuk anak jalanan, dan masih banyak bantuan-bantuan dari pemerintah kepada rakyat, seperti BLT (bantuan langsung tunai) , BOS (bantuan operasional sekolah) yang dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, karena anak-anak Indonesia diwajibkan mengenyam pendidikan minimal 9 tahun yang biasanya dikenal sebagai wajib belajar 9 tahun.
Koperasi banyak di dirikan oleh pemerintah di daerah-daerah dengan tujuan agar rakyat mampu membuat usaha mikro ataupun makro dilingkungan tempat tinggalnya. Selain itu program yang lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan JAMPERSAL (jaminan persalinan) diberbagai puskesmas dengan tujuan untuk memudahkan proses persalinan pada warga yang kurang mampu. Pemerintah juga memberlakukan program KB dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kepadatan penduduk di Indonesia. Dan masih banyak lainnya program yang diberikan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi terutama mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah yang sulit untuk diberantas.

Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia
Berikut Ini Adalah Daftar Program-Program Pemerintah Dalam Menanggulangu kemiskinan Di Indonesia:
– Menaikan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya
– Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
– Tetap mempertahankan program lama seperti:
a) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
b) RASKIN (Beras Miskin)
c) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
d) Asuransi Miskin, dsb
– Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp.5000,- per Kg)
– Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan
– Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
– Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah
– Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan
– Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin
– Open Menu: kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list
– Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness
– PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat program-program kementrian/lembaga
– Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan
– Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro, dll.
– Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.
– Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
– Percepatan pembangunan infrastruktur
– Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir
– Revitalisai pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan
– Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik
– Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
– Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)

Kesimpulannya Banyak program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian yakni mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran namun pada kenyataannya hasil yang dicapai tidak sesuai yang diharapkan.
Kemudian banyak pengangguran yang ada di Indonesia karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada dan ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia yang menyebabkan bertambahnya kemiskinan di Indonesia.
Pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa ini di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan, hakekatnya ditujukan selain untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, juga dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu Negara tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu Negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakatdan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran disuatu Negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan.

Sumber :

http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang%20UKS/2005/gunawan.htm

http://lilisokviyani1001.blogspot.com/2013/01/makalah-kemiskinan-dan-pengangguran.html

Winda Hartati Sirumapea

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s