KEEFEKTIFAN BLSM UNTUK MASYARAKAT ATAS KENAIKAN BBM

 

 

KEEFEKTIFAN BLSM UNTUK MASYARAKAT ATAS KENAIKAN BBM

 

 

 

Pemberian Bantuan Langsung Sementara (BLSM) akibat rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM),saat ini sedang menjadi bahan pembicaraan utama di kalangan masayarkat maupun pemerintah.

 

Pertanyaan yang muncul hanya ada satu yaitu ,Apkah BLSM itu efektif??

 

 

 

Kompensasi Kenaikan BBM

 

Agar dampak kenaikan BBM tidak terlalu “mengguncang” kelompok penduduk “hampir miskin” dan kelompok miskin, Pemerintah mengeluarkan kebijakan proteksi sosial dengan program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

 

Melalui Kementrian Sosial, ada tiga program BLSM yang dirancang untuk mengerem angka kemiskinan pasca kenaikan BBM:

 

•Pertama, penerimaan beras miskin ditingkatkan dari 13 kilogram jadi 30 kg per kepala keluarga.

 

•Program kedua, bantuan siswa miskin. 4,8 juta anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah akan mendapat bantuan siswa miskin.

 

•Ketiga, program keluarga harapan. Nilai bantuan untuk keluarga harapan akan ditingkatkan dari Rp1,4 juta menjadi Rp1,8 juta per tahun.

 

Pemerintah menegaskan, kenaikan harga BBM akan dilakukan jika dana kompensasinya sudah siap.

 

“BBM akan dinaikkan bila dana kompensasi sudah siap. Tidak boleh ada gap waktu, maka tergantung dana kompensasi siap, pemerintah sudah siapkan rencananya. Rencana kami apa saja, tidak lama akan segera disampaikan ke DPR RI dalam bentuk RAPBN Perubahan 2013,” kata SBY, dilansir Antaranews.com, Jum’at (10/05/2013)

 

Pertanyaannya sekarang, apakah kompensasi BBM efektif memproteksi masyarakat miskin pasca kenaikan harga BBM?

 

Untuk kelompok penduduk miskin, selama ini sudah ada program sejenis melalui program kluster pertama. Namun, penerima manfaatnya belum 100 persen tepat sasaran. Data kemiskinannya banyak yang tumpang tindih. Lebih bijak jika terlebih dahulu dilakukan validasi data calon penerima kompensasi sebelum BLSM disalurkan.

 

Satu hal yang masih jadi keprihatinan, bantuan temporer pemerintah melalui program BLSM belum mampu menyentuh akar persoalan kemiskinan. Kompensasi diibaratkan obat pereda rasa sakit untuk meredakan sementara nyeri seseorang, tanpa bisa menyembuhkan penyakitnya.

 

Namun demikian, seperti halnya masalah kehidupan yang lain, dinamika suatu kebijakan publik tidak pernah sederhana. Begitu juga dinamika pasca-kenaikan harga BBM, bisa jadi tidak semulus ekspektasi Pemerintah dan publik. Sebab, di lapangan selalu ada kesenjangan antara kebijakan resmi dan pelaksanaannya.

Harga yang dipatok di atas, belum tentu berlaku persisi sama di seluruh wilayah negeri. BLSM yang berlaku untuk 4 bulan itu, masih dipertanyakan apakah terus efektif bagi masyarakat miskin setelah bulan ke- 5 dan seterusnya.

 

Angka kemiskinan diprediksi naik satu persen jika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir Januari 2013, data kemiskinan terbaru Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau 11,66 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

 

Jika persentasenya bertambah satu persen, akan ada penambahan penduduk miskin sekitar 2,5 juta orang dan angka kemiskinan kembali bertengger di atas 30 juta orang.

 

Kenaikan BBM mengakibatkan laju inflasi meningkat. Bank Indonesia memperkirakan, bila pemerintah menaikkan harga BBM Rp 1.000, maka akan ada dampak langsung inflasi sebesar 0,62 persen.

 

Jika tarif angkutan juga naik, maka secara proporsional akan ada tambahan tekanan inflasi lagi sebesar 0,78 persen. Naiknya tarif angkutan pasti berdampak tidak langsung terhadap komoditas lainnya, maka ada tambahan inflasi 0,23 persen. Sehingga total inflasi akibat kenaikan BBM adalah 1,63 persen.

 

Bagi masyarakat berpenghasilan tinggi, inflasi sekitar 1,63 persen mungkin tidak terasa pengaruhnya. Namun bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, inflasi tersebut akan menggerus daya beli. Akan ada 2,5 juta orang masuk ke bawah garis kemiskinan.

 

Diprediksi, target Pemerintah tidak akan tercapai dalam menurunkan angka kemiskinan sampai satu digit searah target MDGs pada tahun 2015, akibat kenaikan harga BBM dan kondisi ekonomi global yang masih suram.

 

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan, pemerintah telah meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dibagi menjadi empat kluster seperti Program PKH, Jamkesmas, PNPM Mandiri dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

 

Dana yang digulirkan untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis) tersebut sangat besar. Pada tahun 2004, pemerintah menggelontorkan dana Pronangkis sekira Rp 28 triliun. Tahun 2012, anggaran Pronangkis meningkat 200% menjadi Rp 99,2 triliun.

 

Namun, besarnya anggaran untuk Pronangkis belum berbanding lurus dengan hasil pengurangan penduduk miskin di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari data lima tahun terakhir dari tahun 2007 – 2012.

 

Data BPS per 31 Maret 2007, tingkat kemiskinan Indonesia adalah 17,8 persen atau sekira 37.17 juta orang. Lima tahun kemudian per September 2012 mencapai 28,59 juta orang atau 11,66 persen. Ada pengurangan jumlah penduduk miskin sekira 8,27 juta orang. Rata-rata, rakyat miskin yang terentaskan dari kemiskinan kurang lebih 1,5 juta orang per tahun.

 

Dari data di atas, bisa dilihat kinerja program penanggulangan kemiskinan belum sesuai harapan. Dengan data kemiskinan terbaru, jika tidak ada terobosan terbaru dari pemerintah, maka dibutuhkan waktu kurang lebih 20 – 25 tahun lagi bagi rakyat Indonesia benar-benar terbebas dari kemiskinan.

 

Ironis memang, saat ini Indonesia sudah menjadi anggota G-20. Kekuatan ekonominya ada diurutan 16. Tahun 2012, Pertumbuhan ekonomi Indonesia terbesar kedua setelah China. Namun, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata enam persen, ternyata belum mampu secara signifikan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

 

Dengan kinerja pengurangan kemiskinan 1,5 juta per tahun, maka satu persen pertumbuhan ekonomi hanya bisa mengurangi kemiskinan kurang lebih 250 ribu orang. Dibutuhkan minimal delapan persen pertumbuhan ekonomi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

 

Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kelas menengah Indonesia memang bertambah. Namun penduduk paling miskin belum optimal memanfaatkan peluang – peluang pertumbuhan dengan baik. Masih ada ketimpangan distribusi hasil pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah. Pemeliharaan stabilitas makro ekonomi oleh pemerintah hanya bermanfaat besar bagi kalangan menengah ke atas, termasuk program subsidi BBM.

 

Kemudian, program penanggulangan kemiskinan dalam rangka peningkatan kemampuan penduduk miskin melalui bantuan langsung, investasi pendidikan baik formal maupun non-formal, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar kesehatan, infrastruktur dan kredit lunak, belum di imbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat miskin yang signifikan. Walaupun meningkat, inflasi kembali meresistensi pendapatan masyarakat miskin, sehingga mereka tidak pernah bisa beranjak dari bawah garis kemiskinan.

 

Menurut Bank Dunia, dengan indikator garis kemiskianan dua dollar AS, Indonesia memiliki karakteristik kemiskinan yang sangat unik, karena tingginya jumlah penduduk ’hampir miskin’. Penduduk Indonesia memiliki tingkat kerentanan untuk ’menjadi miskin’ sangat tinggi yang diakibatkan guncangan-guncangan yang ada seperti kehilangan pekerjaan, bencana alam, sakit dan kenaikan BBM.

 

Ekonom dari Bank Dunia, DR. Vivi Alatas dalam salah satu artikelnya memaparkan bahwa kemiskinan di Indonesia memiliki tiga karakteristik yang menonjol.

 

•Pertama, hampir 50% pendapatan rumah tangga Indonesia berkerumun di sekitar garis kemiskinan nasional, yaitu 1.5 US dollar per hari, hal ini membuat banyak rumah tangga tidak miskin rentan terhadap kemiskinan.

 

•Kedua, perhitungan angka kemiskinan dari segi pendapatan minimal versi BPS tidak dapat mencerminkan kemiskinan di Indonesia secara sepenuhnya, banyak penduduk Indonesia yang ’tidak miskin dari segi pendapatan’ dapat tergolong miskin berdasarkan kurangnya akses mereka terhadap layanan publik dan buruknya indikator-indikator pembangunan manusia mereka.

 

•Ketiga, dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan alam yang sangat berbeda, profil kemiskinan antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat berbeda, dan ini menjadi satu karakteristik yang khas dari kemiskinan di Indonesia.

 

BLSM dari berbagai pandangan

 

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan awal bulan ini bahwa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat dan kompensasi menyusul pengurangan subsidi BBM.

4 Juni lalu, Agung menjelaskan pengurangan subsidi menyebabkan kenaikan harga BBM yang diikuti dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sehingga daya beli masyarakat menurun terutama masyarakat miskin.  Untuk itulah BLSM disalurkan
Namun segelintir masyarakat justru menilai BLSM dalam asumsi yang berbalikan.

“BLSM yang hanya Rp150 ribu tidak akan banyak membantu. Paling hanya cukup untuk membeli beras saja” begitulah pendapat beberapa masyarakat.

masyarakat  menilai BLSM yang hanya Rp150 ribu per bulan tak akan membantu daya beli masyarakat.  Dia juga melihat program ini akan menemui masalah pendistribusian seperti pernah terjadi pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) beberapa waktu lalu.
Karena akan banyak warga yang tidak masuk kategori miskin yang juga ikut mendapatkan program BLSM.

 

Kalau pemerintah yakin program BLSM itu efektif , pemerintah seharusnya berani membeberkan hasil dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dihentikan selepas Pemilihan Presiden 2009 itu. Berapa banyak warga miskin yang bisa atau sudah keluar dari selimut kemikinan berkat BLT itu.

 

Bila pemerintah tak mampu membeberkan hasil dari BLT, maka BLSM adalah tambal sulam dari program memerangi kemiskinan dan cermin inkonsistensi program pengentasan kemiskinan. 

 

Banyak orang berpendapat  pemerintah tidak mempunyai program yang sistemik dalam memerangi kemiskinan,Akibatnya BLSM dan program sejenis lainnya selalu dipilih sebagai jalan keluar, manakala warga miskin dipastikan akan menerima dampak sangat serius dari sebuah kebijakan pemerintah, seperti halnya dengan kebijakan menaikkan harga BBM itu.

 

Jadi Kesimpulannya program BLSM yang di adakan pemerintah untuk membantu warga miskin sebagai dampak dari kenaikan BBM itu tidak Efektif,walaupun cara penyalurannya di usahakan lebih baik dari cara penyaluran BLT pada Tahun 2009,tetap saja cara ini kurang efektif.

 

BLSM hanya berlangsung untuk beberapa bulan saja,sedangkan kenaikan BBM ini terus berlangsung tidak mungkin ada penurunan di kemudian hari.

 

Kita semua pasti sudah tahu bahwa dampak kenaikan BBM ini sangat banyak,diantaranya harga kebutuhan di pasaran pun menjadi naik yang dapat menyebabkan kemakmuran masyarakat menengah kebawah menjadi menurun. Oleh karena itu BLSM yang di keluarkan oleh pemerintah tidak akan berdampak banyak untuk  membantu masyarakat.Seharusnya pemerintah memilih program lain untuk menjaga stabilitas perekonomian rakyatnya sebagai dampak dari Kenaikan BBM ini.

 

 

 

Sumber:

 

http://politik.kompasiana.com/2013/05/12/penanggulangan-kemiskinan-miskin-kinerja-559112.html

 

http://www.antaranews.com/berita/380706/blsm-dari-berbagai-pandangan

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s